Implikasi Kebijakan Kolonial Belanda

KULIAH KOMUNIKASI - SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

IMPLIKASI KEBIJAKAN KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Oleh : Nisya Rifiani

Disusun sebagai tugas pengganti ujian mata kuliah Sosiologi Pembangunan 
Semester ganjil  tahun akademik 2009/2010

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Pengantar

Ilmu sosiologi membedakan antara sosiologi makro dan sosiologi mikro. Menurut Douglas (1973), makro sosiologi mempelajari struktur sedangkan mikrososiologi mempelajari situasi. Sosiologi makro dapat didefinisikan sebagai : ilmu sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial berskala besar terutama dalam pengertian komparatif dan historis, misalnya antara masyarakat tertentu, atau antara bangsa tertentu. Sosiologi mikro lebih memberikan perhatian pada perilaku sosial dalam kelompok dan latar sosial masyarakat tertentu. Mangacu pada pengertian tersebut studi perubahan sosial dalam ilmu sosiologi dapat menempati ranah mikro maupun makro.

Periodesasi masa penjajahan Kolonial Belanda selama 350 tahun di Indonesia (baca: Jawa) dan beberapa daerah di nusantara merupakan masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Indonesia. Pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai pulau Jawa dengan menjalankan berbagai kebijakan yang secara sepihak menguntungkan mereka. Perubahan sosial masyarakat Indonesia terjadi ketika pemerintah Kolonial Belanda menjalankan kebijakan-kebijakannya tersebut. Implikasinya, perubahan tersebut tidak terbatas pada perubahan sosial tetapi juga pada perubahan dalam struktur ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai implikasi kebijakan Kolonial Belanda terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia. Tulisan ini akan diawali dengan pembahasan mengenai konsep perubahan sosial masyarakat ; yang merupakan konsep penting dalam tulisan ini. Pada bagian kedua akan coba digambarkan bagaimana penerapan kebijakan Kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya pada bagian ketiga membahas mengenai akibat-akibat (implikasi) kebijakan Kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia terhadap masyarakatnya. Pada akhirnya, tulisan akan diakhiri dengan bagian kesimpulan, sebagai ringkasan pokok-pokok penting dari tulisan ini.

Konsep Perubahan Sosial

Sebelum membahas mengenai perubahan sosial masyarakat Indonesia pada masa Kolonial Belanda ada baiknya dilakukan penjelasan mengenai konsep dan teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan inti sebuah kajian sosiologi – dimana hampir semua kajian di bidang sosiologi berkaitan dengan perubahan sosial.

“Setiap teori ilmu sosial, apa pun titik tolak konseptualnya, tentu akan tertuju pada perubahan yang menggambarkan realitas sosial.”

(Haferkamp & Smelsera: 1 – dalam Sztompka)

Secara umum perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai : “terjadinya perubahan dari satu kondisi tertentu ke kondisi yang lain dengan melihatnya sebagai gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor.”

Terdapat demikian banyak definisi perubahan sosial ditemukan dalam literatur kajian ilmu sosiologi. Piötr Sztompka dalam bukunya The Sociology of Social Change mengemukakan konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan utama yaitu : (1) perbedaan, (2) pada waktu yang berbeda ; dan (3) diantara keadaan sistem sosial yang sama.

Merujuk pada pendapat Macionis (seperti dikutip oleh Sztompka, 1987: 638) perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Sementara itu Persell mendefinisikan perubahan sosial sebagai modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat (Persell, 1987: 586 dalam Sztompka).

Teori Perubahan Sosial

            Pengelompokkan teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall. Menurut Strasser & Randall, perubahan sosial dapat dilihat dari empat perspektif  teori, yaitu (1) teori kemunculan diktator dan demokrasi ; (2) teori perilaku kolektif ; (3)  teori inkonsistensi status ; dan (4) analisis organisasi sebagai subsistem sosial.

No.	Perspektif	Penjelasan Singkat
1.	Teori kemunculan diktator dan demokrasi (Barrington Moore)	Teori ini didasarkan pada pengamatan panjang tentang sejarah pada beberapa negara yang telah mengalami transformasi dari basis ekonomi agraria menuju basis ekonomi industri.
2.	Teori perilaku kolektif	Teori dilandasi pemikiran Moore namun lebih menekankan pada proses perubahan daripada sumber perubahan sosial.
3.	Teori inkonsistensi status	Teori ini merupakan representasi dari teori psikologi sosial. Pada teori ini, individu dipandang sebagai suatu bentuk ketidakkonsistenan antara status individu dan grop dengan aktivitas atau  sikap yang didasarkan pada perubahan.
4.	Analisis organisasi sebagai subsistem sosial	Alasan kemunculan teori ini adalah anggapan bahwa organisasi terutama birokrasi dan organisasi tingkat lanjut yang kompleks dipandang sebagai hasil transformasi sosial yang muncul pada masyarakat modern. Pada sisi lain, organisasi meningkatkan hambatan antara sistem sosial dan sistem interaksi.

Dalam pandangan W.F. Wertheim (1956), perubahan sosial paling tampak jelas di negara-negara kolonial, tempat golongan kulit putih menempatkan diri mereka sendiri di atas sistem status penduduk asli sebagai lapisan atas baru yang mirip kasta. Sifat kolonialisme abad ke-19 yang seringkali tampak adalah garis warna. Pada kebanyakan masyarakat kolonial, penduduk dari golongan kulit putih dipisahkan dari penduduk pribumi oleh penghalang sosial yang tidak dapat dilalui. Semua hubungan itu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi adalah hubungan superioritas dan inferioritas.

Masa penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia (baca: Jawa) selama 350 tahun dan di beberapa daerah di nusantara memberikan dampak dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ; terutama pada masa penjajahan dahulu. Dampak dan perubahan tersebut sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang diterapkan di daerah-daerah di Indonesia (baca: Jawa) dan nusantara. Perubahan-perubahan tersebut membawa implikasi yang cukup penting bagi perubahan sosial masyarakat pada saat itu dan pada masa berikutnya.

Kebijakan Kolonial Belanda

Dalam masa pendudukannya atas Indonesia, pihak Belanda menerapkan berbagai kebijakan untuk membangun pulau Jawa. Kendati demikian, semuanya mempunyai sasaran umum yaitu bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan hasil tropis yang ada pada tanah koloni mereka.

Kebijakan-kebijakan Kolonial Belanda :

1.       Kebijakan Bidang Ekonomi

a.        Masa Herman Williem Daendles

Menjual tanah-tanah milik Gubernemen kepada pihak Partikelir karena kesulitan keungan akibat peperangan melawan koalisi pimpinan Inggris.

b.       Masa Thomas Stamford Raffles

Kebijakan ekonomi liberal berdasarkan asas liberal yang disebut Landrent System (sistem sewa tanah), ia berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat (Inggris - saat itu). Karena adanya kesulitan keuangan, Raffles bertindak saperti Daendels yaitu menerapkan wajib kerja dan mewajibkan kembali pungutan yang pernah dihapus.

c.        Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Van Den Bosh mengusulkan kebijakan Culturstelsel (Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1830, kebijakan ini menadai kembalinya sistem paksaan dan monopoli yang dijalankan pada masa VOC (Verplichte Laverantien). Masa tanam paksa merupakan contoh klasik penindasan kaum penjajah yang mengakibatkan penduduk menderita karena dipaksa kerja rodi dengan bayaran yang rendah. Pada masa ini pula diberlakukannya politik pintu terbuka, yaitu pemerintah Belanda membuka kesempatan kepada pihak swasta utnuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2.       Kebijakan di Bidang Politik

a.        Masa Herman Williem Daendles ; untuk mengimbangi besarnya ancaman Inggris di Pulau Jawa meka diterapkan kebijakan :

-  Merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara.

-  Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

-  Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.

b.       Masa Thomas Stamford Raffles

Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan dan tiap-tiap Karesidenan dibentuk badan pengadilan (Landrate).

c.        Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Indonesia, antara lain : Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

3.       Kebijakan di Bidang Sosial Budaya - Kesastraan

a.        Masa Herman Williem Daendles

Tidak ada kebijakan di bidang sosial budaya yang diterapkan pada masa Herman Williem Daendles.

b.       Masa Thomas Stamford Raffles

-  Memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Craworfd, dan Mackensie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia.

-  Membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi, untuk memajukan kebudayaannya.

-  Menerbitkan buku History of Java tahun 1817.

c.        Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Tidak ada kebijakan di bidang sosial budaya yang diterapkan pada masa ini.

Implikasi Kebijakan Kolonial Belanda terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia
Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia membawa implikasi terhadap masyarakat Indonesia.

1.       Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomi

Kemiskinan dan kemelaratan timbul dimana-mana karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang dan peternakan mereka sendiri. Terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan tanam paksa, diberbagai daerah seperti Demak, Purwodadi dan Cirebon banyak terjadi kelaparan.

2.       Pengaruh terhadap Kehidupan Politik

Pemerintah lokal tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial. Penguasa lokal tidak jarang kehilangan sebagian atau seluruh haknya atas suatu daerah.

3.       Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial

Pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pengawai pemerintah kolonial, sehingga derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Muncul suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan yaitu kelompok masyarakat Eropa (Kolonial), kelompok masyarakat bangsawan dan kelompok masyarakat jelata.

4.       Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya

Tradisi barat berkembang dalam masyarakat pribumi, seperti dansa di kalangan bangsawan. Banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Adanya tradisi lokal yang berakulturasi dengan budaya barat (Belanda), yang membentuk kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indies.

Penutup

Masyarakat tradisonal Indonesia telah memiliki sistem-sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya. Namun, kebijakan-kebijakan Kolonial Belanda rupanya telah memainkan peran penting dalam merombak tatanan sosial dimasa tersebut. Implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya bagi kehidupan masyarakat tradisional pada masa itu tetapi juga pada masyarakat modern Indonesia kontemporer. Namun, kemana arah perubahan sosial di Indonesia, hingga hari ini tampaknya belum dapat dibaca dengan cukup cermat.

#

Referensi

Effendi, Tadjuddin Noer. 2005. Sosiologi Pembangunan ; RPKPS dan Garis Besar Bahan Ajar. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ricklefs, M.C., 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004. Jakarta ; Serambi Ilmu Semesta.

Sztompka, Piötr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta ; Prenada.

Tim Penyusun. Bahan Materi Kuliah Sistem Sosial dan Politik Indoensia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Situs

http://wikipedia.org/perubahan-sosial

#